1. Pengantar
Indonesia kembali dilanda badai krisis ekonomi tahun 2008. Apabila sebelumnya yaitu krisis tahun 1998 krisis ekonomi disebabkan oleh goyahnnya keuangan regional Asia Tenggara, kini disebabkan oleh kasus kredit macet perumahan (mortgate) di Amerika Serikat yang akhirnya merontokkan saham-saham dunia. Imbasnya tidak hanya di AS melainkan juga ke Eropa, Asia, khususnya ke Indonesia.
Berbagai perusahaan memilih efisiensi daripada bangkrut dengan cara mem-PHK para karyawannya. Akibatnya gelombang protes dan kerusuhan melanda Eropa dan Amerika. Negara adidaya dan raksasa ekonomi itu akhirnya mengalami nasib sama dengan negara-negara berkembang, yaitu warganya mengantri kupon pembagian makanan gratis. Negara sponsor perdagangan bebas ini akhirnya tanpa malu-malu harus mensubsidi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang merupakan hal tabu dalam prinsip perdagangan bebas.
Efeknya bagi Indonesia jelas sangat besar sekali. Dikhawatirkan akan terjadi PHK hingga 2 juta karyawan hingga akhir tahun 2009. Indeks saham berjatuhan ke titik terendah yang akhirnya terpaksa harus ditutup beberapa akhir untuk menghindarkan eforia dan kepanikan. Sementara itu nilai mata uang rupiah sempat jatuh ke nilai 12 ribu rupiah / dolar AS. Pemerintah juga harus mengoreksi dan menurunkan asumsi APBN tahun 2009.
2. Belajar dari Krisis Ekonomi 1998
Untuk menghadapi krisis ekonomi global saat ini perlu semua belajar dari krisis ekonomi 1998 yang lalu. Saat itu, dengan sangat panik Pemerintah menerapkan ‘jurus mabuk’ untuk menangani krisis. Upaya menyehatkan perbankan dengan bantuan likuiditas melalui BLBI berbuahkan hasil ‘dirampok’ dan dilarikannya uang negara tersebut ke mancanegara. Usaha berhutang ke IMF malah meruntuhkan harga diri sebagai bangsa dengan melaksanakan program-progam IMF yang tidak populis bahkan menyengsarakan rakyat.
Usaha penanganan perekonomian dan pemberdayaan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai variannya dilaksanakan oleh beberapa departemen tertentu. Hal ini akhirnya menyebabkan menjamurkan LSM-LSM musiman dengan tujuan menangguk keuntungan besar dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Berbagai program pemberdayaan dan perbaikan ekonomi masyarakat dilakukan dengan beaya hutang negara.
Hal tersebut mengingatkan bahwa upaya penanganan krisis segera memang perlu dilakukan. Namun, tanpa kajian dan perhitungan yang matang akan tidak efisien dan sangat merugikan.
Krisis ekonomi global kali ini diasumsikan menyebabkan PHK besar-besaran. Akan timbul kelompok masyarakat miskin baru yang lebih jauh berimbas pada kualitas dan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Tanpa penanganan segera hal itu dapat berakibat tingginya angka putus sekolah. Ini merupakan malapetaka kualitas sumber daya manusia di masa depan. Semua merupakan tanggung jawab Negara dan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan 32.
Pada krisis ekonomi 1998, pemerintah melalui program JPS juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah, Bentuknya berupa bantuan dana pendidikan maupun asupan gizi secara berkala. Pemberian bantuan ini telah cukup efektif menyelenggarakan pendidikan murah.
3. Implementasi Pendidikan Murah di Sekolah
Sebagai implementasi pendidikan murah di sekolah terdapat saat ini telah ada berbagai Paket Program. Orang tua siswa yang miskin dan mengalami kesulitan dalam hal biaya pendidikan dapat diberi pakaet-paket program tersebut. Berbagai program tersebut adalah :
a. Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Paket program bantuan ini diberikan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi tahun 1998. Dampak krisis saat itu demikian hebat sehingga Pemerintah memandang perlu menyelamatkan asset generasi mendatang dengan memberikan bantuan pendidikan agar tidak putus sekolah.
b. Bantuan Khusus Murid (BKM)
Paket program bantuan ini digunakan sebagai ganti Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dirasakan sangat tidak efektif sasarannya dan cenderung ‘topdown’. Program bantuan ini membantu siswa SD/MI sebesar 25 ribu rupiah / siswa, sedangkan bagi siswa SMP/MTs diberikan bantuan 65 ribu rupian / siswa. Adapun alokasi dananya berasal dari APBN.
c. Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)
Untuk lebih tepat sasaran saat ini program BKM diubah menjadi BKSM. Program ini telah berjalan selama dua tahun. Besaran bantuan sama dengan program BKM, Namun alokasi anggarannya berasal dari APBN dan APBD.
Jumlah penerima bantuan pada setiap sekolah ditentukan oleh Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten. Adapun untuk tahun 2009 direncanakan berkisar 35% dari jumlah seluruh siswa tiap sekolah. Sementara itu sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama lebih melihat pada usulan masing-masing sekolah. Prosentasenya bisa lebih besar lagi mengingat sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama kebanyakan swasta mandiri.
Untuk tahun 2009 bantuan BKSM bagi siswa SD/MI diberikan sebesar Rp 381.000,00/tahun atau Rp 31.700,00/bulan; untuk siswa SMP/MTs sebesar Rp 531.000,00/tahun atau Rp 44.250,00/bulan; sedangkan untuk siswa SMA/MA/SMK diterimakan Rp 780.000,00/tahun atau Rp 65.000,00 / bulan.
d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan ini diberikan untuk operasional sekolah. Penggunaan bantuan ini lebih leluasa, misalnya untuk membeli sarana pembelajaran, buku, alat-alat tulis, pemeliharaan, dan juga untuk membantu biaya pendidikan anak. Dalam kenyataannya di lapangan untuk siswa baik SD/MI maupun SMP/MTs umumnya mendapat bantuan BOS. Program ini sangat dirasakan efektifitasnya ketika siswa bersekolah gratis. Bagi sekolah-sekolah swasta plus, bantuan BOS juga diberikan namun masih dengan menambah biaya kekurangannya. Dalam hal ini kebijakan sekolah masing-masing yang menentukannya. Untuk tahun 2009, dana bantuan BOS bagi siswa SD/MI Rp 398.000,00/tahun atau Rp 33.166,00/tahun; bagi siswa SMP/MTs sebesar Rp 575.000,00/tahun atau Rp 47.900,00 / bulan.
e. GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)
Program warisan Orde Baru ini hingga kini masih berjalan meski makin lama makin surut gaungnya. Para wali murid, dan stake holder lainnya yang dirasakan mampu dapat memberikan bantuan pendidikannya kepada para siswa yang tidak mampu. Dalam hal ini sekolah dapat melakukan inventarisasi para siswa yang miskin dan mendekati para orang tua asuh yang berkenan memberikan bantuannya. Meski selama ini kebanyakan dilakukan oleh para pejabat dan sifatnya promosi berbau politis, sebagai bantuan pendidikan siswa masih dirasakan perlu dan diteruskan.
Program-program di atas saat ini sudah dirasakan efektivitasnya. Namun demikian, selain dari paket-paket program bantuan Pemerintah di atas, sebenarnya sekolah dapat membuat program-program bantuan mandiri. Adapun program-program yang dapat dilakukan antara lain :
a. Peran Serta Masyarakat (PSM)
Dalam penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan peran serta masyarakat yang terdiri atas wali murid, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dunia usaha. Terkait dengan penanganan dan penyelenggaraan sekolah murah, mereka dapat dilibatkan memberikan pemikiran dan bantuan pendidikan bagi para siswa yang tidak mampu. Program ini dapat demikian efektif saat ini dengan adanya Komite Sekolah. Otoritas dan otonomi Komite Sekolah disamping dapat mengawasi sekolah dapat pula memberikan bantuan silang bagi siswa yang tidak mampu.
b. DUDI (Dunia Usaha dan Industri)
DUDI sebenarnya merupakan bagian dari PSM. Namun demikian efektivitasnya akan jauh lebih baik bila ditangani dengan lebih serius dan terencana. Hal ini karena dunia usaha perlu mendapat dukungan secara kontekstual dari masyarakatnya. Di sisi lain DUDI memiliki kemampuan dalam hal pendanaan yang lebih. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik dari sekolah maupun Komite Sekolah dalam menginventarisasi bantuan untuk siswa yang diharapkan, pelaksanaannya, hingga evaluasi dan pengawasannya, serta pertanggungjawabannya. Transparansi akan lebih meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terkait. Dalam banyak tempat program ini telah berjalan dengan baik.
c. Paguyuban Kelas
Paguyuban kelas memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan PSM. Paguyuban ini hanya khusus beranggotakan para wali murid dari kelas tertentu saja. Para wali murid yang sangat perduli akan selalu mem-back up pendidikan dan pembelajaran anaknya. Dalam hal ini perlu dibentuk pengurus, yaitu : ketua, sekretaris, dan bendahara beserta anggotanya. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : menambah asupan gizi siswa, subsidi silang bagi para siswa yang miskin, disamping membantu pembelajaran di sekolah lainnya. Segala bentuk iuran, penyalurannya, dan pengawasannya dikelola oleh Paguyuban Kelas.
d. Infaq Kelas
Infaq kelas adalah pemberian infaq yang dilakukan oleh para siswa secara sukarela. Di sekolah-sekolah agama di bawah naungan Departemen Agama, program ini telah dirasakan efektfitasnya. Hal ini karena penyadaran akan pentingnya infaq lebih intensif. Dana-dana tersebut dikelola khusus untuk subsidi silang bagi siswa miskin maupun kegiatan infaq lainnya.
e. Kantin Sekolah
Program ini merupakan salah satu bentuk peran PSM. Program ini sangat dirasakan efektifitasnya dengan menjual makanan sehat pada para siswa dan keuntungannya dapat diberikan bagi bantuan pendidikan siswa miskin.
f. Perkebunan Pisang
Bentuk program ini telah berjalan di Pasuruan dan Probolinggo. Komite sekolah yang peduli dan kreatif dapat mengelola perkebunan produktif, misalnya : kebun pisang, mangga, dan lain-lain. Hasil kebun tersebut khusus diberikan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, demikian pula untuk bantuan pendidikan bagi siswa miskin.
Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah berusaha menyelamatkan generasi muda, khususnya para siswa agar tidak putus sekolah. Berbagai program telah disiapkan untuk penyelenggaraan pendidikan murah. Umumnya paket-paket bantuan tersebut telah cukup efektif. Sekolah-sekolah dapat pula menambahkannya dengan berbagai alternatif program bantuan mandiri.
Memang krisis ekonomi global akan memunculkan orang-orang miskin baru akibat PHK massal. Mereka yang memiliki anak-anak sekolah tetap harus segera ditangani. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah antara lain :
1. Membuat daftar siswa keluarga miskin, khususnya yang terkena dampak PHK,
2. Memasukkan mereka dalam kategori siswa penerima bantuan
3. Mengefektifkan berbagai bantuan Pemerintah (BKSM, BOS, dan GNOTA) bagi siswa penerima bantuan
4. Bersama Komite sekolah untuk mencari alternatif bantuan mandiri
5. Memberikan bantuan siswa miskin sesuai dengan hak masing-masing
6. Mengawasi pelaksanaan bantuan siswa miskin
7. Menilai efektivitas bantuan siswa
8. Membuat laporan pertanggungjawaban bantuan baik kepada instansi terkait maupun komite sekolah.
Apabila hal-hal di atas dapat dilakukan dapat dipastikan penyelenggaraan pendidikan murah di sekolah tetap dapat dijalankan bahkan untuk mengantisipasi para siswa yang terkena dampak krisis ekonomi global.
4. Penutup
Kita telah mengalami krisis ekonomi regional 1998, yang akhirnya berkembang menjadi krisis multidimensional. Kita pun telah belajar banyak dari usaha untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Pelajaran yang dapat diambil antara lain :
a. Pemerintah harus cepat tanggap dan segera mengantisipasi dampak krisis
tersebut
b. Pemberian bantuan harus dikaji secara mendalam efektivitasnya
c. Langkah menempuh jalan hutang luar negeri harus dihindarkan mengingat
beban hutang negara sudah sangat membebani APBN
d. Hindarkan bantuan tersalur melalui LSM-LSM musiman yang pada dasarnya
hanya menangguk keuntungan sendiri
e. Efektifkan paket program bantuan yang sudah berjalan. Hal ini karena paket
program tersebut sudah mengalami metamorfosa penyempurnaan demi
efektifitas sasaran program bantuan.
f. Hindarkan mengada-adakan program bantuan jenis baru yang masih bersifat
trial and error. Hal ini dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan
tidak efektif. Perlu diketahui di lapangan, Dinas Pendidikan Nasional telah
memiliki kajian dan peta sasaran program bantuan yang cukup efektif dan
tinggal menyempurnakannya saja..
g. Apabila bantuan-bantuan yang ada masih dirasakan kurang, cukup ditambahkan kualitas dan kuantitasnya saja tanpa menambahkan paket program baru yang dapat menambah pekerjaan baru, kajian dan analisis baru sehingga tidak efektif.
Jadi penanganan krisis ekonomi global dengan segera khususnya dalam pendidikan adalah langkah tepat. Namun mengada-adakan program bantuan baru tanpa kajian mendalam adalah tindakan kurang bijak. Sementara itu, mencari-carikan bantuan berupa hutang luar negeri adalah tindakan gegabah yang membahayakan Negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar